Ataknas Memberdayakan Tenaga Ahli Lokal

Bisa dilihat dengan mata telanjang, pesatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Cibubur saat ini tak lepas dari pembangunan pendukungnya. Seperti infrastruktur, apartemen, hotel, jalan tol, hingga instansi pemerintahan. Cibubur memiliki empat wilayah kota dan kabu­paten, di antaranya Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Jakarta di wilayah timur.

Ketua Umum Badan Pimpinan Nasional Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Nasional (BPN-Ataknas), Taqdir Al Mushawir kepada Radar Cibubur mengatakan, Ataknas sudah memberi masukan kepada pemerintah pusat yang sedang menggodok peraturan pemerintah terkait pemberda­yaan tenaga ahli lokal. ”Mubazir jika pemerintah tak memberdayakan tenaga konstruksi lokal untuk ikut serta dalam perkembangan wilayah Cibubur menjadi semakin pesat,” usulnya.

Ia memberikan masukan untuk pening­katan yang lebih cenderung kepada pengu­saha profesional di daerah, khususnya di Jawa Barat yang menopang ibu kota.

Taqdir memaparkan, ada beberapa poin yang diusulkan kepada pemerintah oleh Ataknas selaku badan di bawah Kementerian PUPR tersebut. ”Seperti halnya pember­dayaan rekanan di daerah. Jadi, untuk semua badan usaha asing yang bekerja di daerah tersebut, harus melibatkan kontraktor nasional atau lokal,” ujarnya.

Karena, menurut Kementerian PU, tahun kemarin pemerintah sudah mencetak dua juta sertifikat tenaga ahli. Di antaranya di dalamnya itu ada Ataknas. ”Yang sudah dicetak ini diharapkan terserap pasar di lokal sesuai dengan kompetensinya. Kontraktor jalan ya jalan, bangunan ya bangunan,” bebernya lagi.

Tujuannya, tak lain, hanya untuk menaikkan kualitas dan derajat kontraktor lokal. Dilihat di lapangan sendiri, banyak tenaga kerja asing yang justru memegang kendali dalam proses pembangunan di Indonesia.

“Saya sudah keliling dari Aceh sampai Papua, sangat terlihat perbedaannya. Tenaga kita-kita itu middle ke bawah. Contoh proyeknya seperti pengadaan waduk di Papua, rel kereta api, termasuk LRT (light rail transit) di Jabodebek,” lanjut dia menjelaskan.

Tenaga lokal yang ada, kata dia, hanya berperan sebagai pekerja kasar. Jarang ada yang berperan sebagai tenaga ahli. ”Sertifikat yang kita keluarkan itu kan nasional, bahkan sertifikat yang kami keluarkan itu adalah sertifikat kesetaraan ASEAN. Jadi harusnya tenaga kita bisa lebih dari itu,” tukasnya.

Dikutip dari Radarbogor.id

ASKUMNAS Papua Dorong Pemerintah Berdayakan Pengusaha Lokal

Dikutip dari papua.antaranews.com – Asosiasi Kontraktor Umum Nasional (Askumnas) Provinsi Papua mendorong pemerintah setempat untuk memberdayakan pengusaha lokal atau asli Bumi Papua dalam proyek-proyek dan proyek  konstruksi

Penetina Kogoya Ketua Askumnas Provinsi Papua, di Jayapura, Jumat, mengatakan pengusaha asli Bumi Cenderawasih yang bergerak di bidang kontraktor juga harus mempersiapkan diri, sehingga ketika dilibatkan dalam proyek oleh pemerintah dapat memberikan hasil maksimal.

“Apabila pengusaha Papua ingin bangkit, maka harus mengikuti prosedur yang berlaku, karena kini semua berpacu pada sistem teknologi digital, dan harus ada kemauan, kesabaran serta penyesuaian diri,” katanya usai dilantik sebagai Ketua Akumnas  periode 2019-2024.

Menurut Penetina, kesabaran, penyesuaian dan kemauan ini menjadi sangat penting karena jika dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada sesuai petunjuk berlaku akan menghasilkan hasil yang baik pula.

“Dengan adanya sertifikasi secara elektronik diharapkan juga dapat membantu kontraktor-kontraktor Papua melengkapi persyaratan untuk memperoleh proyek atau kegiatan,” ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya juga akan memberikan pendampingan bagi pengusaha lokal agar lebih siap dan memenuhi persyaratan dalam melaksanakan proyek-proyek konstruksi.

“Kami ingin diposisikan sebagai mitra pemerintah, bukan oknum-oknum yang meminta proyek dari pemerintah, sehingga diingatkan kembali anggota Askumnas harus mengerjakan segala sesuatunya sesuai aturan berlaku,” katanya.

Asosiasi Kontraktor Akan Dorong Pengusaha Papua Berkembang

JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM – Penetina Kogoya selaku Ketua terpilih periode 2019-2024 Badan Asosiasi Kontraktor Umum Nasional ( ASKUMNAS ) Provinsi Papua menegaskan bahwa dirinya akan mendorong kontraktor khusus Orang Asli Papua ( OAP ) untuk di prioritaskan dalam kegiatan-kegiatandan Terus Berkembang di Tanah Papua.

” Untuk kedepannya asosiasi ini akan menjadi alat agar kami bisa dapat memediasi kepada seluruh kontraktor yang ada di Provinsi Papua khususnya Orang Asli Papua, ” tuturnya

Ia juga menambahkan bahwa bagaimana pun kami seluruh asosiasi ini ada didalam juknis dan teknis pelaksanaan yang dipandu oleh aturan aturan yang berlaku.

Selain itu, untuk mengacu pada aturan main yang sebenarnya itu semua ada pada prosedur dan kami juga perlu dipandu dan dikontrol, nah kira kira apa saja yang perlu dilengkapi untuk seluruh kontraktor OAP yang ada di Provinsi Papua.

Sehubung dengan itu, apabila Pengusaha Papua mau bangkit mereka harus ikut prosedur yang berlaku, karena sekarang semua harus berpacu pada sistem teknologi Digital, dan musti ada kemauan,sabar, juga penyesuaian diri.

” Karena kesabaran,penyesuaian dan kemauan ini sangat penting karena kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada sesuai petunjuk berlaku akan menghasilkan hasil yang baik, ” hal tersebut dikatakan nya kepada pers di Kota Jayapura, 05 April 2019.

Kendati demikian, ASKUMNAS periode 2019-2024 yang saya pimpin berkomitmen untuk mendampingi para kontraktor Asli Papua. ( berti )

Penetina Kogaya Resmi Pimpin ASKUMNAS Papua

Ketua BPN Asosisasi Kontraktor Umum Nasional (ASKUMNAS), Ir. Taqdir Al. Mushawar resmi melantik kepengurusan Badan Pengurus Provinsi ASKUMNAS Papua periode 2019-2024 di hotel Aston Jayapura, Kamis (4/4/2019)

Ketua BPP ASKUMNAS Provinsi Papua, Penetina Kogoya, mengatakan pihaknya akan mendorong kontraktor khusus Orang Asli Papua (OAP) untuk diprioritaskan dalam kegiatan-kegiatan nasional.

“Kedepan asosiasi ini akan menjadi alat agar kami bisa dapat memediasi kepada seluruh kontraktor yang ada di Provinsi Papua khususnya Orang Asli Papua,” kata Penetina Kogoya.

Menurut Kogoya, BPP ASKUMNAS Papua berkomitmen untuk mendampingi para kontraktor Asli Papua dalam sertifikasi online.

“Apabila Pengusaha Papua mau bangkit mereka harus ikut prosedur yang berlaku, karena sekarang semua harus berpacu pada sistem teknologi digital dan musti ada kemauan sabar, juga penyesuaian diri,” ujarnya.

Dikatakan, untuk mengacu pada aturan main yang sebenarnya itu semua ada pada prosedur dan kami juga perlu dipandu dan dikontrol.

“Nah kira – kira apa saja yang perlu dilengkapi untuk seluruh kontraktor OAP yang ada di Provinsi Papua, karena seluruh asosiasi ini ada di dalam juknis dan teknis pelaksanaan yang dipandu oleh aturan aturan yang berlaku,” katanya.

“Karena kesabaran, penyesuaian dan kemauan ini sangat penting karena kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada sesuai petunjuk berlaku akan menghasilkan hasil yang baik,” kata Penetina.

Askumnas dan Ataknas = Dongkrak SDM Lokal Melalui Keahlian Teknik Bersertifikasi

Hadirnya Asosiasi Kontraktor Umum Nasional (Askumnas) dan Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Nasional (Ataknas) di Bali diharapkan bisa mendongkrak kinerja SDM lokal di bidang keteknikan dan keahlian teknik agar bisa menghadapi persaingan global saat ini.

Untuk itu lulusan dari perguruan tinggi harus diolah dulu supaya bisa masuk pada pangsa pasar yang ada. Jadi sarjana-sarjana baru itu harus diolah dulu dan bersertifikasi, baru dilepas ke lapangan. Demikian diungkapkan Ketua Badan Pimpinan Nasional (BPN) Ataknas, H Taqdir Al Mushawar, pada pelantikan pengurus Badan Pimpinan Provinsi (BPP) Askumnas Bali dan Ataknas Bali periode 2017-2021 di Hotel Nirmala, Senin (25/9).

Sebagai Ketua BPP Askumnas Bali, RR Endah Suparsetyaningsih,S.E.,S.H.,MBA dengan Sekretaris Ni Putu Indra Maritin,S.T. dan Ketua BPP Ataknas, Ir I Made Sutaharta, dengan Sekretaris George Elvis Ludji Koro,S.E.,M.M.

Dikatakan Taqdir, hadirnya tenaga asing tersebut diakui cukup banyak mengambil peluang tenaga kerja lokal. Padahal kalau dari segi kualitas, sebenarnya standar tenaga kerja lokal tak kalah. “Kita bahkan lebih baik dari mereka. Namun karena adanya komitmen pemerintah dengan 10 negara Asean dalam MEA, maka naker asing itu bisa masuk,” ujarnya. Meski demikian semestinya mereka itu punya sertifikat kesetaraan. Jadi negara yang mengirim tenaga kerjanya seharusnya punya standar qualified.

“Masuknya naker asing itu cukup merepotkan pemda apalagi jumlahnya ribuan di mana mereka mengisi peluang yang semestinya bisa dikerjakan tenaga lokal,” tambah Taqdir. Namun diakui kalau naker asing yang banyak bekerja di daerah-daerah itu juga memiliki kelebihan. Mereka itu lebih spesialis dan rinci. Seperti tukang cat, mereka hanya mengecat saja, tak ambil pekerjaan yang lain. Mereka ini tak masuk tenaga ahli tapi masuk tenaga terampil.

Sementara itu Ketua BPP Askumnas Bali, RR Endah Suparsetyaningsih,S.E.,S.H.,MBA mengatakan setelah dilantik akan segera menyelesaikan segala administrasi yang terkait persyaratan agar bisa terakreditasi di LPJK. Dengan terpenuhinya persyaratan sehingga nantinya bisa mengikuti tender proyek. Endah juga akan memprioritaskan pelatihan tenaga-tenaga kerja agar bisa bersertifikat sehingga bisa mengisi peluang yang ada di daerah.

“Empat tahun ke depan tentu masa-masa yang berat bagi saya dalam menahkodai Askumnas Bali sehingga mustahil karya akan tercipta dan asa akan tercapai tanpa bantuan dan dukungan moril dari segenap keluarga besar asosiasi ini,” ujar seraya berharap Kepada Dewan Pembina, Dewan Kehormatan agar terus memberi masukan sehingga tugas bisa berjalan dengan baik.

Sementara Ketua LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Bali Ida Bagus Nyoman Sudewa dalam sambutanya mengatakan asosiasi ini memiliki peran strategis. Karena itu harus bisa bersinergi dengan pemerintah, bisa menjaga hubungan dan bukan berhadap-hadapan dengan pemerintah. “Dengan bersinergi akan memudahkan mendapatkan informasi proyek lebih awal dan lebih lengkap. Sehingga akan lebih siap ketika mengikuti proses tender,” jelas Sudewa.

Dikatakan pula ke depan pekerjaan akan cukup banyak dan memerlukan tenaga kerja yang besar pula. Dicontohkan untuk proyek senilai Rp 1 triliun akan menyerap tenaga kerja sampai 15 ribu. “Nah kalau nanti 2018 ada proyek Rp 2 triliun diperlukan tenaga 30 ribu, sementara saat ini baru ada 6 ribuan tenaga kerja. Jadi masih kurang 24 ribu. Jadi tenaga kerja juga harus disiapkan,” ujarnya.

Masuk MEA, Ataknas Sumut Minta Sertifikasi Konstruksi Reklame

Ketua Badan Pengurus Provinsi (BPP) Asosiasi Tenaga Ahli Kontruksi Nasional (Ataknas) Sumut Ir Gandhi Togi Situmeang MM mengatakan jajarannya mengimbau kalangan dunia usaha untuk ikut menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memerhatikan estetika kota dan keselamatan warga.

“Ataknas Sumut mendukung Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dalam menertibkan reklame liar dan menyalahi Perda No 11/2011 serta mendukung kerja Panitia Khusus (Pansus) Reklame DPRD Medan,” ujarnya didampingi sekretaris Krisman Saragih di Medan, Senin (21/3). Menurutnya, Ataknas menilai Medan sudah begitu carut-marut soal pemasangan konstruksi papan reklame hingga harus ditertibkan sesegeranya.

“Ataknas mendorong Ketua Pansus Reklame DPRD Medan Landen Marbun melakukan terobosan sesuai tupoksi dalam maksud menegakkan Perwal Medan—mulai Perwal no 17/2014, no 38/2014, perwal no 7/2015 dan perwal no 19/2015— dan keselamatan warganya.

Tak sedikit konstruksi reklame menjauh dari kualitas, yang mengancam warga. Itu harus segera ditertibkan,” tegasnya sambil menegaskan kepatuhan dunia usaha periklanan menyikapi aturan yang berlaku. Gandhi melihat, dunia usaha sudah seenaknya menggunakan sarana dan prasarana jalan dengan menaikkan tiang tiang reklame.

“Ada ketentuan dan UU tentang Jalan serta segala hal terkait dengan jalan tersebut jelas bersinggungan dengan hak publik. Bila hal-hal menyimpang terus dibiarkan berarti lemahnya penegakan hukum. Apalagi di Medan ada larangan reklame di 13 ruas jalan.” Menurutnya, dengan pelanggaran yang dibiarkan, PAD yang 90 persen dari sektor reklame akan terus anjlok.

“Itu sebabnya, Ataknas Sumut mendukung pernyataan Wali Kota Medan yang akan menegakkan penataan reklame serta pengkajian ruas jalan yang strategis nilai ekonominya dengan kebijakan lelang,” tegas Gandhi sambil mengusul kiranya sistem lelang yang diwacanakan secepatnya direalisir guna menjamin fair play dan pembatasan tidak monopolinya pengusaha atas titik lokasi reklame tertentu. Mengenai pendirian baliho besar, Gandhi bilang Ataknas meminta dilakukannya sertifikasi atau jaminan kelayakan konstruksi guna memastikan kualitas kerjaan serta sejalan dengan napas MEA

ATAKNAS Siapkan Tenaga Ahli dan Terampil

MedanBisnis – Medan. Badan Pengurus Provinsi (BPP) Asosiasi Tenaga Ahli Kontruksi Nasional (ATAKNAS) Sumut menyiapkan tenaga ahli dan terampil bidang profesi. “Kini kami siap memverifikasi dan melahirkan tenaga ahli dan terampil di bidang profesi,” kata Ketua BPP ATAKNAS Sumut Gandhi Situmeang di Medan, Sabtu (8/8).

Dikatakan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi disebutkan bahwa setiap Badan Usaha (BU) harus mempunyai penanggungjawab bidang. Penanggungjawab bidang ini harus tenaga ahli yang sudah memiliki sertifikat.

Sertifikat keahlian ini juga menjadi syarat dalam dalam persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai akhir tahun 2015. Tanpa sertikifasi tenaga ahli dan terampil, tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja dan perusahaan dari luar negari.

“Berlakunya MEA harus disikapi secara positif, satu diantaranya menyiakan sumber daya manusia. Sepuluh tahun ke depan, Indonesia menjadi kue terbesar di ASEAN di bidang konstruksi,” katanya.

Disebutkan, BPN ATAKNAS telah memberikan SK Pengangkatan ATAKNAS Sumut, Jumat (7/8). SK diserahkan langsung Ketua Umum BPN ATAKNAS Taqdir Mushawir. “Mekipun tergolong baru di Sumut, anggota kita sudah ada yang memegang SKA Utama di bidang profesinya,” katanya didampingi Sekretaris BPP ATAKNAS Sumut Tumpal P Situmorang, Wakil Ketua Andreas dan anggota ATAKNAS Sumut pemegang SKA Utama Charles Sitindaon.(edward f bangun)

LPJK Lakukan Survailen Pada Ataknas Sulsel

Selaku Asosiasi Tenaga Kerja Konstruksi yang menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja seluruh bidang profesi konstruksi melalui proses sertifikasi, dilaksanakannya survailen terhadap Badan Pimpinan Provinsi Asosiasi Tenaga Kerja Konstruksi Nasional (BPP-Ataknas) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Sulsel, Rabu (20/9).

Hal Ini merupakan survailen pertama  BPP Ataknas Sulsel setelah berjalannya kepengurusan berdasarkan SK BPN ATAKNAS Nomor  063/KPTS/BPN-ATAKNAS/XI/2016 dan SK LPJKN Nomor 46/KPTS/LPJK-N/II/2017 tentang Kewenangan Untuk Melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi. Dilaksanakannya Survailen di Jl. Timah 1 Blok A24 No14 Kota Makassar.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menilai Asosiasi Profesi Ataknas Sulsel terhadap keberlangsungan asosiasi dalam memenuhi tanggung jawab dalam menghimpun dan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal (VVA) ditingkat Asosiasi terhadap Tenaga Kerja Konstruksi sesuai dengan peratulan LPJK yang berlaku. Selain itu, survailen dimaksudkan untuk menilai performa BPP Ataknas Sulsel dalam menyelenggarakan sertifikasi profesi di bidang konstruksi.

Survailen ini dilakukan oleh Firman, Iswan Hadi selaku Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK) dan H. Ashari SIP,MSI selaku Manajer Eksekutif LPJK Sulawesi Selatan. Dalam penyampaiannya Anshari menyatakan bahwa kegiatan survailen yang dilakukan oleh LPJK kepada Asosiasi khususnya Ataknas Sulsel sangat membantu untuk meningkatkan kinerja dalam hal peroses Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi ke depan.

Pengurus BPP Ataknas Sulsel menyambut dengan baik dalam Survailen yang dilaksanakan oleh LPJK kepada asosiasi.

Ketua Umum BPP Ataknas Sulsel  Nur Iksan Takdir mengatakan jika sangat terbuka terhadap siapa pun yang ingin berkunjung terutama dari pihak LPJK maupun Pemerintahan dan Perusahaan Konstruksi.

“Karena dengan intensnya diskusi ataupun pertemuan yang dilakukan dalam lingkup pembinaan tenaga kerja bidang konstruksi itu akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) diwilayah Sulawesi selatan“ Adanya saran dan masukan yang diberikan oleh LPJK akan dijadikan evaluasi dan akan segera ditindaklanjuti. Tentunya ini menjadi sarana kita untuk memperbaiki untuk kebaikan di masa mendatang.

Diselah-selah survailen munculnya wacana dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Sertifikat Keashlian Utama yang akan dilaksanakan oleh BPP Ataknas Sulsel.

“ya, Kedepannya kita akan meningkatkan pelayanan secara prima dalam hal sertifikasi dan melaksanakan pembinaan-pembinaan tenaga kerja konstruksi melalui berbagai kegiatan termasuk Uji Kempetensi Sertifikat Keahlian (SKA) Utama yang telah kita bentuk kepanitiaan beberapa bulan lalu dipimpin oleh musriadi sebagai Ketua Panitia” tutur Iksan

Survailen pertama kali dilaksanakan pada periode ini, Hasil survailen tersebut dapat menjadi acuan bagi LPJK  dalam melakukan Akreditasi pengukuran kinerja Asosiasi dalam menindak Lanjuti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi.