Masuk MEA, Ataknas Sumut Minta Sertifikasi Konstruksi Reklame

Ketua Badan Pengurus Provinsi (BPP) Asosiasi Tenaga Ahli Kontruksi Nasional (Ataknas) Sumut Ir Gandhi Togi Situmeang MM mengatakan jajarannya mengimbau kalangan dunia usaha untuk ikut menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memerhatikan estetika kota dan keselamatan warga.

“Ataknas Sumut mendukung Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dalam menertibkan reklame liar dan menyalahi Perda No 11/2011 serta mendukung kerja Panitia Khusus (Pansus) Reklame DPRD Medan,” ujarnya didampingi sekretaris Krisman Saragih di Medan, Senin (21/3). Menurutnya, Ataknas menilai Medan sudah begitu carut-marut soal pemasangan konstruksi papan reklame hingga harus ditertibkan sesegeranya.

“Ataknas mendorong Ketua Pansus Reklame DPRD Medan Landen Marbun melakukan terobosan sesuai tupoksi dalam maksud menegakkan Perwal Medan—mulai Perwal no 17/2014, no 38/2014, perwal no 7/2015 dan perwal no 19/2015— dan keselamatan warganya.

Tak sedikit konstruksi reklame menjauh dari kualitas, yang mengancam warga. Itu harus segera ditertibkan,” tegasnya sambil menegaskan kepatuhan dunia usaha periklanan menyikapi aturan yang berlaku. Gandhi melihat, dunia usaha sudah seenaknya menggunakan sarana dan prasarana jalan dengan menaikkan tiang tiang reklame.

“Ada ketentuan dan UU tentang Jalan serta segala hal terkait dengan jalan tersebut jelas bersinggungan dengan hak publik. Bila hal-hal menyimpang terus dibiarkan berarti lemahnya penegakan hukum. Apalagi di Medan ada larangan reklame di 13 ruas jalan.” Menurutnya, dengan pelanggaran yang dibiarkan, PAD yang 90 persen dari sektor reklame akan terus anjlok.

“Itu sebabnya, Ataknas Sumut mendukung pernyataan Wali Kota Medan yang akan menegakkan penataan reklame serta pengkajian ruas jalan yang strategis nilai ekonominya dengan kebijakan lelang,” tegas Gandhi sambil mengusul kiranya sistem lelang yang diwacanakan secepatnya direalisir guna menjamin fair play dan pembatasan tidak monopolinya pengusaha atas titik lokasi reklame tertentu. Mengenai pendirian baliho besar, Gandhi bilang Ataknas meminta dilakukannya sertifikasi atau jaminan kelayakan konstruksi guna memastikan kualitas kerjaan serta sejalan dengan napas MEA

Posted in Berita.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *