AD/ART

ANGGARAN DASAR

ASOSIASI TENAGA AHLI KONSTRUKSI NASIONAL

(ATAKNAS)

 M U K A D I M A H

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BAHWA BANGSA INDONESIA TELAH MENYATAKAN KEMERDEKAAN DAN KEDAULATANNYA UNTUK DAPAT MENENTUKAN MASA DEPANYA SENDIRI, DAN DIDALAM MEMPERTAHANKAN DAN MENGISI KEMERDEKAAN ITU, MENJADI TANGGUNG-JAWAB SELURUH RAKYAT INDONESIA UNTUK MEMAJUKAN  NEGARA DAN BANGSA.

SEBAGAI BAGIAN DARI RAKYAT INDONESIA, YANG SADAR AKAN HAK DAN KEWAJIBANNYA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA UNTUK MEMAJUKAN NEGARA DAN BANGSA, GUNA MENCAPAI MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, MAKA MASYARAKAT YANG BERGERAK DALAM BIDANG JASA KONSTRUKSI, SECARA LANGSUNG MEMILIKI TANGGUNG JAWAB BERSAMA UNTUK MENINGKATKAN SIKAP BERUSAHA SECARA PROFESSIONAL DAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB YANG DITANDAI DENGAN NILAI-NILAI KETERBUKAAN DAN PERSAINGAN BEBAS, DAPAT MEMPERTAHANKAN KETANGGUHAN USAHANYA. MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN DIANTARA PARA PENGUSAHA PADA UMUMNYA DAN DIANTARA PARA PELAKU USAHA JASA KONSTRUKSI KHUSUSNYA DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN SECARA SUNGGUH-SUNGGUH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.

PERTIMBANGAN DEMIKIAN, MENJADI LANDASAN MORAL DAN LANDASAN SIKAP KAMI PARA PENGUSAHA JASA KONSTRUKSI, YANG NIAT TULUS DAN IKHLAS. SECARA BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BERSATU DAN BERHIMPUN DALAM SATU WADAH ASOSIASI PROFESI TENAGA TERAMPIL DAN AHLI INDONESIA DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BERIKUT:

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

 PASAL 1

N A M A

ORGANISASI INI BERNAMA ASOSIASI TENAGA AHLI KONSTRUKSI NASIONAL DI SINGKAT ATAKNAS.

PASAL 2

TEMPAT KEDUDUKAN

ATAKNAS BERKEDUDUKAN BADAN PIMPINAN NASIONAL DI IBUKOTA NEGARA, BADAN PIMPINAN PROPINSI DI IBUKOTA PROPINSI DAN KOORDINATOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI SALAH SATU YANG MEWADAHI IBUKOTA KABUPATEN/KOTA.

PASAL 3

W A K T U

ATAKNAS DIDIRIKAN DAN DI DEKLARASIKAN PADA TANGGAL 07 NOPEMBER 2011 DI WILAYAH IBUKOTA NEGARA DKI JAKARTA, DENGAN DASAR AKTA NOTARIS DI DKI JAKARTA  ABDUL RAJAB RAHMAN, SH.MKn NOMOR: 07 TERTANGGAL 23 DESEMBER 2011 UNTUK JANGKA WAKTU TIDAK DITENTUKAN.

BAB II

AZAS, LANDASAN DAN TUJUAN

 PASAL 4

A Z A S

ATAKNAS BERAZASKAN PANCASILA

PASAL 5

LANDASAN

ATAKNAS MELAKUKAN KEGIATANNYA DENGAN BERDASARKAN PADA:

  1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL.
  2. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.
  3. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI.
  4. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.
  5. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
  6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI.
  7. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.
  8. KEPUTUSAN-KEPUTUSAN RAPAT PENGURUS NASIONAL ATAKNAS TANGGAL, 10 NOPEMBER 2011, SEBAGAI PETUNJUK DAN LANDASAN OPERASIONAL.

PASAL 6

T U J U A N

ATAKNAS DIDIRIKAN DENGAN TUJUAN UNTUK:

  1. MENGHIMPUN ORANG PERSEORANGAN YANG MEMPUNYAI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN DENGAN DISIPLIN ILMU SESUAI DIBIDANGNYA TERUTAMA, JASA PERENCANA DAN PELAKSANA KONSTRUKSI.
  2. MEMBINA, MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN ORANG PERORANGAN YANG MEMPUNYAI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI KEPROFESIANNYA UNTUK MENJADI SEHAT, KUAT DAN TANGGUH.
  3. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN / ATAU PEMBEKALAN ORANG PERORANGAN YANG MEMPUNYAI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN BERDASARKAN KEPATUTAN DAN KEILMUAN SESUAI DI BIDANGNYA YANG DIAKHIRI DENGAN PENGUJIAN.
  4. BERKIPRAH DALAM ERA GLOBALISASI DAN BERPERAN SERTA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL, SERTA MENJUNJUNG TINGGI “SAPTA ETIKA ATAKNAS”.
  5. MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA DAN PERGURUAN TINGGI YANG SESUAI DIBIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMASI, MANAJEMEN PEMBANGUNAN DALAM ARTI YANG SELUAS-LUASNYA, BAIK DIDALAM MAUPUN DILUAR NEGERI.
  6. MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK DAN SERASI DENGAN PENYEDIA MAUPUN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI SERTA INSTANSI-INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.

 BAB III

BENTUK, STATUS, SIFAT DAN FUNGSI ORGANISASI

PASAL 7

BENTUK ORGANISASI

ATAKNAS BERBENTUK SATU KESATUAN KOLEKTIF ORGANISASI YANG MENGANUT STRUKTUR KEWENANGAN OTONOM DAN STRUKTUR KEPEMIMPINAN BERJENJANG DARI BADAN PIMPINAN NASIONAL, BADAN PIMPINAN PROPINSI DAN KORDINATOR WILAYAH (KORWIL) KABUPATEN/KOTA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

PASAL 8

STATUS ORGANISASI

ATAKNAS BERSTATUS INDEPENDEN, TIDAK BERHALUAN DAN TIDAK BERPIHAK KEPADA PERORANGAN, KELOMPOK DAN ATAU LEMBAGA / INSTANSI MANAPUN, KECUALI SEMATA-MATA MEMIHAK KEPADA PENINGKATAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTANYA.

PASAL 9

SIFAT ORGANISASI

ATAKNAS BERSIFAT UMUM DAN TERBUKA UNTUK MEWADAHI DAN MEMBINA ORANG PERORANGAN YANG MEMPUNYAI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN SEBAGAI PROFESI DIBIDANG JASA KONSTRUKSI, YANG DI DALAMNYA MELAKUKAN KEGIATAN UNTUK TIDAK MENCARI KEUNTUNGAN (NIRLABA).

PASAL 10

FUNGSI ORGANISASI

ATAKNAS BERFUNGSI UNTUK:

  1. WADAH PENYALUR KEGIATAN SESUAI KEPENTINGAN ANGGOTA.
  2. WADAH PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PERLINDUNGAN ANGGOTANYA DALAM USAHA MEWUJUDKAN TUJUAN ATAKNAS.
  3. WADAH PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PEMBEKALAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN ANGGOTANYA BERDASARKAN KEILMUAN DAN DALAM USAHA MEWUJUDKAN TUJUAN ATAKNAS.
  4. WADAH PERWUJUDAN DALAM PERAN SERTA MENJALANKAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL YANG BEBAS DARI UNSUR KORUPSI DAN NEPOTISME.
  5. SEBAGAI WADAH KONSULTASI DAN KOMUNIKASI ANTAR ANGGOTA DENGAN PEMERINTAH SERTA LEMBAGA-LEMBAGA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI.
  6. MENCIPTAKAN KESATUAN DAN PERSATUAN YANG DILANDASI NIAT JUJUR, TERBUKA DAN AKOMODATIF DEMI TERCIPTANYA TUJUAN BERSAMA.

BAB IV

KEANGGOTAAN

PASAL 11

STATUS  KEANGGOTAAN

KEANGGOTAAN ATAKNAS TERDIRI DARI:

  1. KEANGGOTAAN ATAKNAS ADALAH SELURUH ANGGOTA YANG TELAH TERDAFTAR DAN TERLEBIH DAHULU MENGAJUKAN PERMOHONAN, MEMENUHI PERSYARATAN-PERSYARATAN YANG DITENTUKAN DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA ATAKNAS.
  2. ANGGOTA BIASA YAITU ORANG PERORANGAN YANG MEMPUNYAI KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN BERDASARKAN KEILMUAN SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DIBIDANG JASA PERENCANA DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI.
  3. ANGGOTA LUAR BIASA YAITU LEMBAGA, INSTITUSI, BADAN YANG BERKAITAN ERAT DENGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIBIDANG JASA PERENCANA DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI.
  4. ANGGOTA KEHORMATAN YAITU TOKOH-TOKOH PERORANGAN PEMERINTAH, PENGUSAHA NASIONAL DAN MASYARAKAT UMUM YANG DIPANDANG TELAH BERJASA DALAM MEMBENTUK, MEMBINA DAN MEMAJUKAN ATAKNAS BAIK DALAM RUANG LINGKUP NASIONAL MAPUN DALAM RUANG LINGKUP PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

PASAL 12

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

  1. ANGGOTA BIASA DAN ANGGOTA LUAR BIASA BERAKHIR KEANGGOTAANNYA KARENA:
    1. MENGUNDURKAN DIRI
    2. DIBERHENTIKAN OLEH ORGANISASI
    3. DINYATAKAN MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PENGADILAN NEGERI.
  1. ANGGOTA KEHORMATAN BERAKHIR KEANGGOTAANNYA KARENA:
    1. MENGUNDURKAN DIRI
    2. MENINGGAL DUNIA

BAB V

STURKTUR ORGANISASI

 PASAL 13

STRUKTUR KEWENANGAN

  1. STRUKTUR KEWENANGAN DITINGKAT NASIONAL TERDIRI DARI:
    1. MUSYAWARAH NASIONAL DISINGKAT MUNAS.
    2. MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS DISINGKAT MUNASUS
    3. MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA DISINGKAT MUNASLUB
    4. MUSYAWARAH KERJA NASIONAL DISINGKAT MUKERNAS
    5. RAPAT PIMPINAN NASIONAL DISINGKAT RAPIMNAS.
  1. STRUKTUR KEWENANGAN DITINGKAT PROPINSI TERDIRI DARI :
    1. MUSYAWARAH PROPINSI DISINGKAT MUSPROP.
    2. MUSYAWARAH PROPINSI LUAR BIASA DISINGKAT MUSPROPLUB
    3. MUSYAWARAH KERJA PROPINSI DISINGKAT MUKERPROP
    4. RAPAT PIMPINAN PROPINSI DISINGKAT RAPIMPROP
    5. RAPAT KORDINASI WILAYAH PROPINSI DISINGKAT RAKORWILPROP.
  1. STRUKTUR KEWENANGAN DITINGKAT KORDINATOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA TERDIRI DARI:
    1. MUSYAWARAH WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI SINGKAT MUSWILKAB/MUSWILKOT.
    2. MUSYAWARAH WILAYAH LUARBIASA KABUPATEN/KOTA DISINGKAT MUSWILKABLUB/MUSWILKOTLUB.
    3. MUSYAWARAH KERJA WILAYAH KABUPATEN/KOTA DISINGKAT MUKERWILKAB / MUKERWILKOT.
    4. RAPAT KERJA TEKNIS KABUPATEN/KOTA DISINGKAT RAKERTEK KAB/KOT

PASAL 14

STRUKTUR PIMPINAN

  1. STRUKTUR PIMPINAN TERDIRI DARI :
    1. DI TINGKAT NASIONAL DISEBUT BADAN PIMPINAN NASIONAL DISINGKAT BPN
    2. DI TINGKAT PROPINSI DISEBUT BADAN PIMPINAN PROPINSI DISINGKAT BPP
    3. DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DISEBUT KOORDINATOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DISINGKAT KORWIL.
  1. STRUKTUR KELENGKAPAN TERDIRI DARI :
  1. STRUKTUR PIMPINAN, BADAN PIMPINAN NASIONAL DILENGKAPI DENGAN BADAN PEMBINA, BADAN PENASEHAT DAN BADAN PERTIMBANGAN, SEDANGKAN STRUKTUR PIMPINAN UNTUK BADAN PIMPINAN PROPINSI DAN BADAN PIMPINAN KABUPATEN/KOTA DAPAT DILENGKAPI DENGAN BADAN PENASEHAT DAN BADAN PERTIMBANGAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN DARI STRUKTUR KEPEMIMPINAN BERSANGKUTAN SECARA KOORDINATIF.
  2. STRUKTUR PIMPINAN, BADAN PIMPINAN NASIONAL, BADAN PIMPINAN PROPINSI DAN BADAN PIMPINAN KABUPATEN/KOTA DILENGKAPI DENGAN BADAN PENASEHAT DAN BADAN PERTIMBANGAN YANG JUMLAH PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS LENGKAP LEBIH LANJUT DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.
  3. STRUKTUR KELENGKAPAN, BADAN PIMPINAN NASIONAL, BADAN PIMPINAN PROPINSI DAN BADAN PIMPINAN KABUPATEN/KOTA DISESUAIKAN DENGAN JUMLAJ ANGGOTA DALAM STRUKTUR NASIONAL, PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA AGAR ADANYA KESEIMBANGAN SERTA MERATA MEMBERIKAN PELAYANAN.

BAB IV

A T R I B U T

 PASAL 15

LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HYMNE

ATAKNAS MEMILIKI LAMBANG, BENDERA, MARS, HYMNE SERTA ATRIBUT LAINNYA YANG MERUPAKAN KECIRIANNYA YANG DIATUR LEBIH LANJUT DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

BAB VIII

KEUANGAN DAN HARTA BENDA

 PASAL 16

KEUANGAN

  1. HARTA BENDA ATAKNAS MERUPAKAN BAGIAN DARI KEKAYAAN HAK MILIK ORGANISASI.
  2. PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HARTA BENDA ATAKNAS MULAI DARI TINGKAT NASIONAL, PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA, SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB STRUKTUR ORGANISASI YANG BERSANGKUTAN.
  3. APABILA DIKEMUDIAN HARI PADA BEBERAPA TINGKATAN STRUKTUR KEPENGURUSANNYA DINYATAKAN BUBAR, MAKA HARTA KEKAYAANNYA DITITIPKAN KEPADA STRUKTUR KEPEMIMPINAN SATU TINGKAT DIATASNYA.
  4. APABILA DIKEMUDIAN HARI ATAKNAS DINYATAKAN DIBUBARKAN MAKA SELURUH HARTA BENDA DAN KEKAYAANNYA DISERAHKAN PADA BADAN-BADAN SOSIAL YANG SESUAI DENGAN MISI ATAKNAS.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN

PEMBUBARAN ORGANISASI

PASAL 17

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

ANGGARAN DASAR INI HANYA DILAKUKAN PERUBAHANNYA MELALUI KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL DAN ATAU MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS YANG DISEPAKATI OLEH 2/3 DARI JUMLAH KEPENGURUSAN PROPINSI YANG TELAH ADA DAN DISETUJUI OLEH 2/3 DARI JUMLAH PESERTA MUSYAWARAH.

PASAL 18

PEMBUBARAN ORGANISASI

PEMBUBARAN ORGANISASI SECARA NASIONAL HANYA DAPAT DILAKUKAN MELALUI KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU, YANG DISEPAKATI OLEH 2/3 DARI JUMLAH KEPENGURUSAN PROPINSI YANG ADA DAN DISETUJUI OLEH 2/3 DARI JUMLAH PESERTA MUSYAWARAH.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

 PASAL 19

ATURAN PERALIHAN

HAL-HAL YANG BELUM CUKUP DIATUR DAN ATAU TIDAK DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR INI, DIALIHKAN PENGATURANNYA DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN TIDAK DIBENARKAN BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR INI.

 PASAL 20

BERLAKUNYA ANGGARAN DASAR

ANGGARAN DASAR INI PERTAMA KALI DISAHKAN MELALU RAPAT PENDIRI ATAKNAS DI JAKARTA PADA TANGGAL. 09 NOPEMBER 2011 DAN SELANJUTNYA DILAKUKAN PENYEMPURNAAN SEBAGAIMANA MESTINYA DAN DITETAPKAN SERTA DISYAHKAN DALAM MUSYAWARAH NASIONAL I ATAKNASYANG AKAN DISELENGGARAKAN UNTUK ITU DENGAN MENGESAHKAN KETETAPAN-KETETAPAN.

Ditetapkan di : Jakarta

                                                                         Pada Tanggal : 26 Desember